Dasar Hukum

 

JASA HUKUM

        Yang boleh memberikan pelayanan jasa hukum yang meliputi tugas dan fungsi seorang Advokat hanyalah Advokat hal ini diatur didalam Pasal 1 angka 2 UU No 18 Tahun 2003 yang menjelaskan : "Jasa Hukum adalah jasa yang diberikan Advokat berupa memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien".

 

 

KLIEN

   Para pencari keadilan yang menggunakan jasa Pengacara atau Advokat umumnya di sebut dengan sebutan Klien (client).

        Dijelaskan didalam Pasal 1 angka 3 UU No 18 Tahun 2003 yang menjelaskan : "klien adalah orang, badan hukum, atau lembaga lain yang menerima jasa hukum dari Advokat".

 

 

PENGACARA atau ADVOKAT

      Bahwa sebutan Advokat, Pengacara, Konsultan Hukum, dan lain lain dijelaskan didalam Ketentuan Peralihan Pasal 32 ayat (1) UU No 18 Tahun 2003 yang menjelaskan : "Advokat, penasihat hukum, pengacara praktik dan konsultan hukum yang telah diangkat pada saat Undang-undang ini mulai berlaku, dinyatakan sebagai Advokat sebagaimana diatur dalam Undang- Undang ini". 

        Penjelasan didalam Pasal 1 angka 1 UU No 18 Tahun 2003 menjelaskan : "Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini".

         Mengenai syarat Pengangkatan Profesi Advokat diatur didalam Pasal 3 ayat (1) dan (2) UU No 18 Tahun 2003 yang menjelaskan :

(1) Untuk dapat diangkat menjadi Advokat harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :


a. warga negara Republik Indonesia;

b. bertempat tinggal di Indonesia;

c. tidak berstatus sebagai pegawai negeri atau pejabat negara;

d. berusia sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) tahun;

e. berijazah sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2 ayat (1);

f. lulus ujian yang diadakan oleh Organisasi Advokat;

g. magang sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun terus menerus pada kantor Advokat;

h. tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana
penjara 5 (lima) tahun atau lebih;

i. berperilaku baik, jujur, bertanggung jawab, adil, dan mempunyai integritas yang tinggi.

(2) Advokat yang telah diangkat berdasarkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
menjalankan praktiknya dengan mengkhususkan diri pada bidang tertentu sesuai dengan persyaratan
yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

 

Mengenai Keabsyahan Profesi Advokat sebelum menjalankan Profesinya diatur didalam Pasal 4 ayat (1) UU No 18 Tahun 2003 yang menjelaskan :

(1) Sebelum menjalankan profesinya, Advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan
sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya.

dikuatkan dengan Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung No: 052/KMA/V/2009,  lalu Surat Edaran Mahkamah Agung No 1 Tahun 2007 Tentang Petunjuk Pengambilan Sumpah Advokat.

 

 

STATUS dan WILAYAH KERJA ADVOKAT

         Status dan wilayah kerja praktek Advokat, bahwa Advokat berstatus sebagai Penegak Hukum, dimana kedudukannya sama dan seimbang seperti Penegak Hukum lainnya seperti Polisi, Jaksa, Hakim, dan lain-lain, wilayah kerja praktek Advokat meliputi seluruh wilayah hukum Indonesia sebagaimana dijelaskan didalam Pasal 5 ayat (1) dan (2) UU No 18 Tahun 2003 menjelaskan : "(1) Advokat berstatus sebagai penegak hukum, bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan. Dan ayat (2) Wilayah kerja Advokat meliputi seluruh wilayah negara Republik Indonesia".

 

 

KEKEBALAN HUKUM PROFESI ADVOKAT

         Didalam menjalankan Profesi Advokat bahwa Advokat tidak bisa dituntut hal ini dijelaskan didalam Pasal 16 UU No 18 Tahun 2003 yang menjelaskan: "Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan iktikad baik untuk kepentingan pembelaan Klien dalam sidang pengadilan".

         Sementara di dalam Putusan MK No: 26/PUU-XI/2013 yang menjelaskan: "Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan iktikad baik untuk kepentingan pembelaan Klien dalam sidang pengadilan maupun diluar pengadilan".

 

 

KEISTIMEWAAN ADVOKAT MENDAPATKAN ALAT BUKTI

         Didalam menjalankan Profesi Advokat bahwa Advokat mendapatkan kemudahan didalam mendapatkan alat bukti untuk membela kliennya dikarenakan Undang-undang telah mengatur hal tersebut hal ini dijelaskan didalam Pasal 17 UU No 18 Tahun 2003 yang menjelaskan: "Dalam menjalankan profesinya, Advokat berhak memperoleh informasi, data, dan dokumen lainnya, baik dari instansi Pemerintah maupun pihak lain yang berkaitan dengan kepentingan tersebut yang diperlukan untuk pembelaan kepentingan Kliennya sesuai dengan peraturan perundang-undangan".

 

 

MENGENAI HONORARIUM atau PEMBAYARAN

                    Didalam menjalankan Pekerjaan, Advokat berhak atas upah ataupun pembayaran, mengenai besaran honorarium berdasarkan kesepakatan, dan pada umumnya pembayaran atau honorarium itu meliputi Lawyer Fee /Pembayaran Jasa, oprasional fee / Pembayaran biaya transport, akomodasi, serta keperluan-keperluan yang meliputi tugas pada pokok kuasa, Success Fee / Pembayaran atas bonus kemenangan.

         Besaran dari Honorarium pada umumnya disesuaikan oleh tingkat kesulitan, jarak tempuh pekerjaan, lamanya waktu pengurusan, dan sebagainya, akan tetapi tak luput dari kemampuan Klien itu sendiri dan atas dasar kesepakatan.

               Dasar hukumnya diatur didalam Pasal 21 ayat (1) dan (2) UU No 18 Tahun 2003 yang menjelaskan: "(1) Advokat berhak menerima Honorarium atas Jasa Hukum yang telah diberikan kepada Kliennya. dan ayat (2) Besarnya Honorarium atas Jasa Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan secara wajar berdasarkan persetujuan kedua belah pihak".

 

 

SURAT KUASA

        Surat Kuasa didunia Pengacara atau Advokat adalah suatu perikatan kerja dimana seseorang bertindak sebagai Pemberi Kuasa, biasanya adalah Klien baik itu dari perorangan, perusahaan, kelompok, organisasi, atau badan hukum-badan hukum lain, dengan pihak lain bertindak sebagai Penerima Kuasa, yang biasanya adalah Advokat yang ditunjuk untuk menjalankan kuasa, yang dapat bertindak sendirian atau bersama-sama (tim yang berjumlah lebih dari satu orang) hal ini diatur dalam Pasal 1792 s/d 1819 KUHPerdata, serta Pasal 123 HIR.

         Pemberian Kuasa antara Klien dengan Pengacara dapat berbentuk lisan dapat juga berbentuk tertulis secara dibawah tangan yang dibubuhkan matrai Namun ada sejumlah ketentuan undang-undang yang mewajibkan surat kuasa untuk terikat dalam bentuk tertentu antara lain Pasal 1171 KUHPerdata yang menyatakan: "Kuasa untuk memberikan hipotik harus dibuat dengan suatu akta otentik (dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah)", sementara untuk Kuasa yang diatur didalam Pasal 85 ayat 1 UUPT menyatakan "bahwa Kuasa yang mewakili Pemegang Saham ketika menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham harus dibuat berbentuk surat tidak boleh secara lisan", juga didalam Pasal 1683 KUHPerdata menyatakan "Penerima Hibah hanya dapat memberikan Kuasa kepada seseorang dengan akta otentik (dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah)".

         Pemberian Kuasa untuk beracara dipengadilan atau Penanganan Hukum secara litigasi harus dilakukan dengan Surat Kuasa Khusus (sebagaimana fatwa MA No: 513 K/Sip/1973).

         Klien perlu memperhatikan bahwa penerima Kuasa Khusus tidak diperbolehkan melakukan tindakan yang melampaui Kuasa yang diberikan kepada Pengacaranya sebagaimana diatur didalam Pasal 1797 KUHPerdata.

 

Oleh : ARI PRATOMO, S.H.

 
 
 

 
 

 
 

 

Law Office ARI PRATOMO & Associates, advokat, pengacara, konsultan hukum, Penasihat hukum, Pengacara atau Konsultan Hukum Perusahaan, Ari Pratomo, Lawyer, Coorporate Lawyer, in House Lawyer, Pengacara, Hukum, Ahli Hukum